Manokwari, papuabarat.kabardaerah.com, Senin (18-10-2021), – Sejumlah warga ditangkap saat hendak berunjuk rasa di Manokwari, Jumat (15-10-2021). Warga yang diketahui sebagai pengurus Parlemen Jalanan Papua Barat, ditangkap saat persiapan aksi unjuk rasa di halaman Sekretariat Parlemen Jalanan di Swaven, Manokwari. Rencana aksi unjuk rasa dengan pembentangan spanduk dan pamphlet serta orasi, dilakukan di simpang Jalan Trikora, Pos Polisi Haji Bauw, Kelurahan Wosi, Manokwari, gagal.
Dua aktifis anggota Parlemen Jalanan, Galang dan Rusman, sempat menyampaikan orasi di atas minitruck terparkir. Galang lebih dulu menyampaikan orasi, di antaranya juga bernada persuasif kepada anggota-anggota Polisi dan aparat keamanan lain yang tampak berjaga-jaga di halaman Sekretariat Parlemen Jalanan. Saat Rusman masih berorasi, pasukan Brimob Polda Papua Barat, merangsek maju, mendekati minitruck. Seorang anggota Brimob merenggut tangan Rusman dari atas truck, Rusman melompat, lalu dikepit personel Brimob dan digiring ke atas truck Polisi. Beberapa saat sebelumnya, Jekson, anggota Parlemen Jalanan, terlihat bernegosiasi dengan seorang anggota Brimob. Fragmen ini tampak dari video amatir yang diperoleh wartawan. Komandan Satuan Brimob Polda Papua Barat, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, juga berada di lokasi. Seorang anggota Parlemen Jalanan, yang sedang merekam peristiwa ini, dengan menggunakan HP, juga dicegah anggota Brimob dan digiring ke truk Polisi. Terdengar suara bernada perintah untuk mengangkut perekam video ini, “Kasih naik!”
Sementara itu, Ronald Mambieuw, Panglima Parlemen Jalanan, nyaris ditangkap di dalam rumah. Ronald bergegas keluar rumah, sesaat suara gaduh di halaman. Hanya berkaos dalam, sambil memasang sabuk di celana panjangnya. Rekan-rekannya telah lebih dulu dibawa polisi. Di teras depan pintu rumah, Ronald langsung ditahan hendak dibawa beberapa orang polisi. Ronald sempat minta waktu untuk berpakaian layak, dan menyatakan bertanggung jawab atas aksi ini. “Saya ditarik dari depan pintu rumah, mereka sampai mau masuk dalam rumah untuk seret saya keluar, untung saya keluar,” ujar Ronald per telfon. Rumah pribadi keluarga Ronald Mambieuw, tepat berdempetan dengan Sekretariat Parlemen Jalanan Papua Barat, yang dipimpinnya.
“Penangkapan itu berdasarkan perintah pimpinan,” jelas Ronald. “Maksudnya?” tanya wartawan. “Kapolda dan Pangdam…bukan berdasarkan administrasi, undang-undang, ataukah aturan, bukan! Berdasarkan perintah pimpinan!” tambahnya. Ronald menduga, “Mereka takut ada mosi ketidakpercayaan terkait dengan fungsi dan tugas mereka dalam hal kamtibmas pada saat kedatangan Wakil Presiden.”
Delapan aktifis Parlemen Jalanan dibawa ke Markas Brimob Polda Papua Barat, di Sowi, Manokwari. Pemeriksaan berlangsung di sana. “BAP-nya…karena tidak ada yang mau di-BAP-kan! Jadi memang kami sempat minta di-BAP-kan, tapi tidak ada. Dari sisi pidana, tidak ada…,” urai Ronald lagi. Ronald mengakui baru mengirimkan surat ke Polres Manokwari, satu hari sebelum aksi, Kamis (14-10-2021). “Surat pemberitahuan, tapi mereka memaksakan kami untuk harus meminta izin. Padahal aturan undang-undang menghendaki untuk kami bebas menyampaikan pendapat, tanpa harus meminta izin, hanya pemberitahuan. Mereka keras di bagian itu. Sementara yang lain-lain, tidak ada sama sekali, karena tidak ada yang kami ganggu. Beda kalau kami sudah sampai di Jalan Pos Polantas Haji Bauw,” urai Ronald lagi.
Menurut Ronald, Parlemen Jalanan dicurigai mencari moment untuk menjadi terkenal. “Naikan nama, kami cari nama begitu,” terang Ronald, “Padahal persoalan smelter ini sudah jauh-jauh hari, sehingga puncaknya hari ini, kami ingin menyampaikan supaya pejabat negara itu tahu, karena belum tentu pejabat daerah menyampaikan masalah-masalah mendasar ini.”
Parlemen Jalanan mempertanyakan aneka program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, menyusul Otonomi Khusus, semenjak era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi yang rajin datang ke Tanah Papua. “Percepatan pembangunan…percepatan pembangunan…peningkatan ekonomi,…tapi apa fakta hari ini? Emas diambil dari Papua, tapi pabriknya dibangun di sana, dengan merekruit tenaga kerja lebih dari 40 ribu, lantas percepatan pembangunan dan perbaikan ekonomi mana yang kalian maksud?” ungkap Ronald retoris. Argumentasi ini, dan lebih panjang lagi, jualah yang disampaikan dalam pemeriksaan tanpa BAP di Markas Brimob Polda Papua Barat. Di antaranya, mengganggu dan mencari gara-gara dengan pimpinan TNI-Pori di Papua Barat bahkan Gubernur; tuduhan melawan negara atas analisa kronologi peresmian pembangunan smelter Freeport bersamaan masa penyelenggaraan PON XX Papua; dan juga anjuran berunjuk rasa di Jakarta dengan alasan smelter adalah kepentingan pusat.
Rencana aksi unjuk rasa Parlemen Jalanan memang bertujuan menyampaikan pendapat langsung kepada Wakil Presiden, Kyai Ma’ruf Amin, yang datang di Manokwari, Kamis (14-10-2021), terkait pembangunan smelter pengolahan Emas dan Tembaga PT. Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.
Sehari sebelum ditangkap, pada Kamis (14-10-2021), bertepatan kedatangan Wapres Ma’ruf Amin di Manokwari, Parlemen Jalanan secara spontan hendak turun jalan. Namun sejumlah petugas reserse dan intelijen Polres dan Kodim Manokwari, serta Intelijen Negara telah “bertandang” di Sekretariat Parlemen Jalanan Papua Barat, di Swaven, Manokwari, sampai jelang sore hari. Upaya persuasif para anggota intelijen ini berhasil mencegah aksi unjuk rasa Parlemen Jalanan.
Gagal turun jalan di hari itu, pengurus Parlemen Jalanan lantas melayangkan Surat ke Polres Manokwari. Polres Manokwari membalas surat itu. Isi surat kedua pihak dapat disimak dalam gambar pada runutan berikut terkait.
Para aktifis Parlemen Jalanan ini dipulangkan setelah diamankan sementara di Markas Brimob Polda Papua Barat, hari itu juga. Tidak ada BAP sehingga tidak ada pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, pihak TNI-Polri di Papua Barat, yang disebutkan dalam upaya pencegatan dan aksi penangkapan ini, menyampaikan klarifikasi. Klarifikasi dapat dibaca dalam artikel terpisah. (fat)
Discussion about this post