PEGAF, Papuabarat.kabardaerah.com – Bertempat di Aula Praja Anggi Pegunungan Arfak, berlangsung sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.
Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy diawal sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yang boleh hadir di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Bupati pun menyambut baik pertemuan ini seraya berharap agar segala kendala dan hambatan selama ini di Kabupaten Pegunungan Arfak bisa mendapatkan solusi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kanwil Perbendaharaan Papua Barat karena dengan adanya dana tersebut maka sangat membantu dalam percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak,” tutur Saroy.
Bupati mengakui kalau selama ini di Pegunungan Arfak sangat terkendala mengenai Sumber Daya Manusia yang kompeten maupun sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. Apalagi kata Bupati, di Kabupaten Pegunungan Arfak terdapat beberapa permasalahan di beberapa kampung antara warga masyarakat yang dalam penyelesaian denda adat menggunakan dana desa, sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan di kampung tersebut. Namun hal ini terjadi tidak di semua kampung di wilayah Pegunungan Arfak.
Sementara itu perwakilan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Agung Mulyono menyampaikan kalau tujuan pihaknya ke Pegunungan Arfak dalam rangka koordinasi dan bertemu langsung dengan pimpinan daerah.
Mulyono menjelaskan, bahwa dampak dari pandemi Covid 19 ini telah menyebabkan penyerapan dana di daerah masih sangat lambat, karena Sebagian besar anggaran diperuntukan bagi pemulihan ekonomi Nasional.
“Dampak pandemi Covid 19 ini sangat berdampak pada beberapa sektor terutama pada sektor sosial ekonomi, walaupun pemerintah saat ini mempunyai anggaran sangat besar namun dalam penyerapan di daerah masih sangat lamban sehingga kami akan memberikan beberapa solusi agar program dari pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana awal,” jelas Mulyono.
Mulyono juga mengungkapkan bahwa monitoring yang dilakukan pihaknya menunjukan kalau penyerapan dana transfer daerah dan dana desa tidak sesuai dengan yang direncanakan karena penyerapannya masih sangat rendah.
“Kami diperintahkan untuk turun ke daerah-daerah sehingga kami dapat mengetahui kendala yang dihadapi di daerah dan kami akan melaporkannya kepada pusat sehingga nantinya diharapkan terdapat harmonisasi ataupun singkronisasi dalam hal penyerapan anggaran demi meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Mulyono.
Ia berharap dana transfer daerah ini jangan ada suatu daerah yang transferan dananya lebih besar dari daerah yang masih kekurangan. Untuk itu, pihaknya akan menyama ratakannya demi untuk memajukan daerah tertinggal. Para pimpinan daerah juga diharapkan dapat segera menyerap anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan. (YT/Red-KD)
Discussion about this post