Beranda Artikel Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah dan Kekerasan di Tanah Papua

Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah dan Kekerasan di Tanah Papua

54
BERBAGI

PAPUA BARAT, Minggu (31/12/2017) Papuabarat.kabardaerah.com – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Non-pemerintah di Tanah Air meluncurkan laporan akhir tahun 2017 perihal situasi sosial politik dan ekonomi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari Press Release yang dikirimkan ke redaksi papuabarat.kabardaerah.com, Minggu (31/12), situasi ini mencakup masalah kehutanan dan kekerasan aparat dalam area investasi sektor kehutanan.

Frangky Samperante dari Yayasan Pusaka, menjelaskan release ini mencakup sejumlah peristiwa penting dan menonjol sepanjang Januari hingga Desember 2017. “Sepanjang tahun ini telah terjadi konflik lahan oleh masyarakat terhadap sejumlah perusahaan, yang berakibat terjadi lagi tindak kekerasan aparat terhadap warga masyarakat adat Papua,” jelas Frangky. Perampasan lahan atas nama investasi terjadi merata di semua Wilayah Adat Papua.

Kejadian-kejadian tragis ini bertolak belakang dengan kebijakan nasional Nawacita yang dirancang Presiden Joko Widodo.

Penghujung 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi (INPRES) kepada para

Menteri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Gubernur dan Bupati di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, mengenai Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan

Papua Barat yang damai dan sejahtera.

INPRES Nomor 9 Tahun 2017 ini, ditandatangani Presiden Jokowi pada 11 Desember 2017,

sehari setelah peringatan “International Human Rights Day”.

Inpres ini tidak banyak sambutan

dan sepi pemberitaan, dibandingkan pemberitaan media mengenai aksi-aksi massa, mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah di Tanah Papua dan di luar Papua pada saat itu, yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di masa lalu dan belum terselesaikan hingga hari ini, serta menuntut penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Seperti halnya kebijakan program pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi juga luput dengan kebijakan penyelesaian permasalahan mendasar di Papua yaitu pelanggaran HAM. Pertengahan tahun 2016, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa

pemerintah sedang mempersiapkan program holistik atau menyeluruh untuk membangun Tanah Papua melalui penyelesaian terintegrasi, termasuk menyelesaikan permasalahan HAM.

Realitasnya berbeda, pemerintah cenderung mengesampingkan dan mengabaikan permasalahan pelanggaran HAM, atau menawar penyelesaiannya tanpa melalui pengadilan, melainkan lewat musyawarah mufakat. Pemerintah lebih mengutamakan program pembangunan “kesejahteraan”, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, jalan, bandara, pelabuhan, jaringan komunikasi, pasar dan sebagainya, yang kian bertambah

sepanjang tiga tahun terakhir.

“Namun, pembangunan tersebut tidak menghentikan aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, yang jumlahnya bertambah dan membesar di era Pemerintahan Jokowi,” tambah Frangky.

Pemerintah menempatkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM bukan menjadi landasan dan langkah utama menuju pembangunan ekonomi, melainkan mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai strategi melupakan persoalan HAM.

Kejadian pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah di Tanah Papua sepanjang tahun 2017 di antaranya ialah kasus penghadangan aksi demonstrasi diikuti pelarangan dan penangkapan semena-mena terjadi dalam beberapa waktu berbeda dengan jumlah warga yang ditangkap sebanyak 345 orang, kasus penangkapan diikuti penyiksaan dengan korban

sebanyak 137 orang, jumlah warga ditangkap, disiksa dan meninggal sebanyak 2 (dua) orang, jumlah korban kekerasan dan meninggal dalam insiden protes sebanyak 2 (dua) orang.

“Dua kasus terakhir terkait dengan program ekonomi yakni protes warga atas pengelolaan dana kampung di Kimaam dan konflik nelayan setempat dengan nelayan dari luar Papua,” jelas Pastor Anselmus Amo dari SKP Keuskupan Agung Merauke. Kasus-kasus ini melibatkan aparat keamanan negara, TNI dan Polri, tambahnya.

Angka korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak pernah berkurang. Karenanya,

banyak komentar miring pemerhati HAM terhadap Inpres Jokowi tersebut. Pembangunan tidak dapat menggantikan korban pelanggaran HAM dan serta merta melupakan ingatan penderitaan (memoria passionis).

Nilai dan hak-hak hidup manusia yang diabaikan, bahkan dengan mudah dihilangkan, martabat direndahkan, diperlakukan secara tidak adil, tanpa perlindungan, hak-hak hukum diabaikan, tanpa kebebasan dan termasuk hak untuk menentukan pembangunan tidak akan pernah dapat dilupakan hanya karena ada pembangunan jalan, pelabuhan dan berbagai

infrastruktur fisik.

“Karenanya menjadi pertanyaan penting adalah untuk siapakah semua pembangunan itu jika martabat manusia Papua tak pernah diupayakan pemulihannya secara nyata dalam kebijakan dan konsisten dalam pelaksanaan?” ungkap Pdt. Dora Balubun, S.Th dari KPKC GKI di Tanah Papua.

Demikian pula, paradigma pembangunan negara masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sentralistik dan berbasis pada modal skala besar. Meskipun disebutkan berulang-ulang strategi pendekatan pembangunan dan pengembangan wilayah mengutamakan keunggulan komparatif daerah, berbasis budaya dan wilayah adat, Namun praktiknya tidak demikian. Pemerintah menetapkan pusat pertumbuhan ekonomi secara nasional dan wilayah pengembangan strategis.

Kawasan strategis tersebut menjadi sasaran pengembangan program infrastruktur dan konektivitas wilayah, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan swasta dan pemodal besar.

Di bagian lain Press Release ini, dipaparkan sejumlah kasus deforestasi dan perampasan tanah serta makin meluasnya aksi protes masyarakat adat Papua. (fat)