Beranda Artikel Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah dan Deforestasi di Tanah Papua

Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah dan Deforestasi di Tanah Papua

86
BERBAGI

TANAH PAPUA, Minggu (31/12/2017) Papuabarat.kabardaerah.com – Sejumlah pegiat lingkungan dan sosial di Tanah Papua menyebutkan sejumlah kasus Perampasan Tanah Adat dan Deforestasi yang terjadi akibat investasi sektor Perkebunan dan Pertambangan di Tanah Papua. Situasi dan kondisi tragis ini dipaparkan dalam Press Release yang dikirimkan ke redaksi papuabarat.kabardaerah.com, Minggu (31/12).

Slogan “Hutan Tanah Papua sebagai Paru-paru Bumi”, akan jadi kenangan. Padahal untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, pemerintah semestinya menunjukkan sikap dan tindakan keberpihakan.

Septer Manufandu dari JERAT Papua menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 43, ayat (4) dan penjelasannya, secara tersirat mengatur bahwa penyediaan tanah ulayat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat adat untuk memperoleh kesepakatan.

“Musyawarah tersebut mendahului penerbitan surat ijin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan menjadi syarat penerbitan izin dan keputusan pemberian hak. Namun, implementasi ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan, secara sengaja dan atau diabaikan,” tegas Septer.

Di Tanah Papua, negara mempunyai otoritas luas mengkontrol dan menentukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Negara sedemikian rupa mengatur dan mengkonstruksi pola dan struktur ruang, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, berdasarkan pengetahuan formal dan kepentingan ekonomi, yang terkadang kontradiktif dengan sistem nilai dan pengetahuan masyarakat adat setempat.

“Di sini negara maupun korporasi yang didukung negara telah mencaplok dan merampas tanah-tanah tanpa persetujuan masyarakat adat Papua.

Perampasan tanah juga dilakukan negara melalui penerbitan ijin usaha pemanfaatan sumberdaya alam dalam skala luas, serta berbagai fasilitas kemudahan berinvestasi kepada para pemodal besar, yang dilakukan tanpa musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat adat setempat,” demikian ditambahkan Aiesh Rumbekwan, Peneliti dari Walhi Papua.

Kebijakan dan praktik pembangunan demikian mengeksklusi Orang Asli Papua, mengabaikan hak legal dan peran mereka dalam menentukan pembangunan, membuat warga kehilangan hak dan akses terhadap tanah dan sumber kehidupannya.

Sepanjang tahun 2017, pemerintah menerbitkan ijin-ijin baru untuk usaha perkebunan dan pertambangan.

Catatan Akhir Tahun 2017, begitu topik Press Release ini, menyebutkan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan ijin pelepasan kawasan hutan kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri pangan, yakni PT. Bangun Mappi Mandiri di Kabupaten Mappi pada Juli 2017 (18.006 ha), PT. Agriprima Cipta Persada di Kabupaten Merauke pada Juli 2017 (6.200 ha), dan PT. Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama pada September 2017 (28.880 ha).

Menurut Frangky Samperante dari Yayasan Pusaka, rencana PT. Menara Wasior sudah menciptakan keresahan dan penolakan warga setempat. “Pada Juni 2015, Pusaka mengirimkan surat kepada Menteri LHK untuk tidak memproses permohonan ijin pelepasan kawasan hutan PT. Menara Wasior, (anak perusahaan Salim Group), karena daerah konsesi dimaksud merupakan tempat terjadinya pelanggaran HAM berat “Wasior Berdarah 2001″ yang belum diselesaikan hingga hari ini,” jelasnya.

Dalam beberapa kesempatan percakapan, masyarakat adat setempat mengartikulasikan penolakan kehadiran perusahaan karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

Alasan lain, di daerah tersebut merupakan sumber pangan masyarakat dan terdapat tempat-tempat situs sosial budaya. Aspirasi ini disampaikan secara terbatas karena mereka tidak merasa bebas menyampaikan penolakan secara terbuka dan masih trauma dengan kekerasan di masa lalu.

Data lainnya juga menyebutkan bahwa pemerintah menerbitkan ijin baru usaha pertambangan kepada enam perusahaan pada tahun 2017, yakni 4 (empat) perusahaan pertambangan di wilayah Provinsi Papua, terdiri dari PT. Wira Emas Persada di Nabire (eksplorasi logam DMP, 1.242 ha), PT. Aurum Wira Persada di Nabire (eksplorasi logam DMP, 13.880 ha), PT. Trident Global Garmindo (eksplorasi logam DMP, 17 830 ha), dan PT. Madinah Qurrata’ain di Dogiyai (eksplorasi emas DMP, 23.340 ha); serta 2 (dua) perusahaan di wilayah Provinsi Papua Barat, terdiri dari PT. Bayu Khatulistiwa Sejahtera di Manokwari (eskplorasi emas, 7.741 ha), PT. Dharma Nusa Persada (eksplorasi emas, 20.805 ha).

Selain itu, pada Maret 2017, Menteri LHK membuat keputusan Nomor SK.172/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017, tentang perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung Momi Anggi di Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, seluas 2.318 hektar, untuk menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 231 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.100 ha.

Keputusan ini diduga untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang pasir kuarsa PT. SDIC. Padahal sebelumnya (2013), pemerintah daerah memohonkan kawasan hutan tersebut diubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena di sekitarnya terdapat kampung-kampung yang dihuni Orang Asli Papua, tetapi Tidak Diizinkan.

Kebijakan dan pemberian ijin-ijin baru tersebut bertentangan dengan komitmen dan kebijakan Presiden Jokowi tentang moratorium konsesi lahan sawit dan tambang pada April 2016. Presiden Jokowi juga menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Idealnya, komitmen dan kebijakan ini dapat memberikan kesempatan kepada negara untuk mengevaluasi, mereview dan mengendalikan ijin-ijin pemanfaatan hasil hutan dan lahan yang bertentangan dengan undang-undang, cacat hukum serta merugikan hak masyarakat adat. Pemerintah mengabaikan dan membiarkan terjadi pelanggaran komitmen dan aturan yang dibuat sendiri demi kepentingan ekonomi semata.

Pemberian ijin baru ini berpotensi memperluas terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Papua yang cenderung meningkat. Data SKP Keuskupan Agung Merauke dan KPKC GKI di Tanah Papua menyebutkan, tahun 2017 ini, pembongkaran dan penggusuran kawasan hutan untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang cukup luas terjadi di beberapa tempat, yakni perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Persada Mulia (Merauke), PT. Kartika Cipta Pratama (Boven Digoel), PT. Permata Putera Mandiri (Sorong Selatan).

Perusahaan PT. Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya (ANJ) merupakan anggota RSPO (Roiundtable Sustainable Palm Oil), yang mengsyaratkan anggotanya prinsip dan kriteria RSPO antara lain wajib memperoleh lahan dengan menghormati prinsip-prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) dan tidak melakukan pengolahan lahan pada daerah yang bernilai konservasi tinggi.

“Praktiknya berbeda di lapangan, perusahaan menggusur tempat penting masyarakat, perusahaan bersama aparatus keamanan negara terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap warga yang menuntut haknya,” jelas Aiesh Rumbekwan dari Walhi Papua. Kebijakan dan praktik pembangunan yang merampas tanah diikuti dengan tindakan kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan sekaligus menjadi sumber konflik HAM di Papua. (fat)