Beranda HEADLINE Catatan Akhir Tahun 2017: Begini situasi penerapan Reforma Agraria di Tanah Papua

Catatan Akhir Tahun 2017: Begini situasi penerapan Reforma Agraria di Tanah Papua

104
BERBAGI

TANAH PAPUA, Minggu (31/12/2017) Papuabarat.kabardaerah.com – Sejumlah pegiat lingkungan menganggap gagal Reforma Agraria di Tanah Papua disebabkan salah obyek. Dari Press Release yang dikirim ke redaksi papuabarat.kabardaerah.com, Minggu (31/12),

Catatan Akhir Tahun 2017, yang diluncurkan Walhi Papua, PUSAKA, JERAT Papua, SKP Keuskupan Agung Merauke, KPKC GKI di Tanah Papua, dan SKP KC Fransiskan Papua, memaparkan kesalahan Obyek Reforma Agraria ini.

Yuliana Langowuyo, Peneliti dari SKP KC Fransiskan Papua, menyampaikan obyek Reforma Agraria seharusnya Orang Asli Papua yang sejak lama mengalami perampasan tanah dan lahan oleh hadirnya perusahaan-perusahaan penguasa konsesi hutan, bukan warga kota yang secara tertib memiliki lahan terbatas untuk tempat tinggal.

“Jika di Pulau Jawa, aplikasi Reforma Agraria itu bertujuan memperjuangkan hak-hak tanah bagi para petani penggarap yang tidak memiliki lahan, maka di Tanah Papua, seharusnya Masyarakat Adat ialah obyeknya,” tegas Yuliana.

Kondisi dahulu itu berlanjut hingga saat ini dengan terbitnya perizinan baru sektor Perkebunan dan Pertambangan yang berdampak makin tersingkirnya Orang Papua dari Tanah Adat mereka.

Pada April 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Kebijakan ini diterbitkan sebagai bagian dari amanat Nawacita dan program jangka menengah pemerintahan Jokowi terkait dengan Reforma Agraria (RA).

Program populis RA ini sangat menggembirakan dan seakan-akan menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah, ketidakadilan ekonomi, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelesaian konflik agraria.

Namun, kebijakan dan program RA ini, berbeda dalam praktik dan menyimpang dari cita-cita perubahan sosial dan tujuan RA.

Di Papua, pemerintah menetapkan kawasan hutan objek TORA sekitar 1.729.175 hektare atau sekitar 43 persen dari luas objek reforma agraria nasional (4,1 juta hektare).

Kebanyakan tanah objek reforma agraria tersebut diperoleh dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 1.174.804 ha dan hutan produksi konversi (HPK) yang tidak produktif seluas 391.506 ha.

Penetapan ini dipastikan melanggar hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum Orang Asli Papua, karena dilakukan semena-mena, tanpa ada konsultasi, sosialisasi, musyawarah dan mufakat bersama masyarakat adat setempat, yang diketahui sebagai penguasa dan pemilik tanah adat.

Secara de facto hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat secara turun temurun merekognisi hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kawasan hutan setempat. Meskipun secara hukum, masih belum ada pengakuan pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap hak masyarakat atas tanah dan hutan adat di Papua, entah apa alasannya.

Objek RA di Papua sebagian besar berada di kawasan hutan dan HPK yang dikonversi untuk lahan perkebunan, diketahui daerah tersebut masih berkonflik antara masyarakat adat pemilik tanah berhadapan dengan negara dan korporasi sebagai pemegang hak baru menguasai tanah dan kawasan hutan. Karenanya, kebijakan program RA ini justeru mendatangkan kecemasan dan memperluas ketegangan.

Program RA ini juga dicurigai sebagai alat baru penguasa untuk mengkontrol dan memiliki tanah, melalui dan / atau mengatasnamakan masyarakat. Dalam konteks misi RA di Tanah Papua, seharusnya program RA diarahkan pada pengakuan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria.

Isu lain terkait dengan siapa yang menjadi subjek RA? Apakah orang asli Papua (OAP)? Jika subjeknya OAP tentunya tidak tepat karena tujuan dan sasaran RA adalah penduduk tanpa tanah? Orang Asli Papua (OAP) bukan masyarakat tanpa tanah, mereka bermasalah dengan perampasan tanah dan penyingkiran akses atas tanah.

Lalu, jika dimaksudkan sebagai subjek adalah penduduk baru yang didatangkan dari luar Tanah Papua, bukankah ini akan menimbulkan masalah baru dan tidak sejalan dengan aspirasi OAP untuk membatasi penduduk baru datang? Ketegangan horizontal sudah terjadi di beberapa daerah terkait dengan kepentingan ekonomi yang berbeda dan praktik diskriminasi.

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan program memfasilitasi kelembagaan koperasi sebagai

wadah pembangunan kebun masyarakat terkait program redistribusi lahan. Program ini sangat menguntungkan perusahaan yang seharusnya bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan kebun masyarakat.

Di Papua, tidak banyak OAP terlibat secara penuh dalam seluruh tahapan kegiatan usaha

perkebunan skala luas, karena masih baru dalam pengetahuan dan budaya mereka. Kebanyakan OAP dilibatkan hanya saat awal pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Jika subjeknya OAP dan diwadahkan dalam koperasi, tanpa terlibat sepenuhnya dalam kegiatan produksi perkebunan dan menggantungkan pada perusahaan, maka yang terjadi koperasi ‘berjenggot’ mengakar ke atas, kepada pemodal yang mengendalikan kebun.

Artinya, kebijakan ini justeru menjadi jalan baru melegalkan perampasan tanah dan kontrol kegiatan produksi pada korporasi, yang sudah pasti eksploitatif, tidak adil dan merugikan masyarakat.

Pada akhir Desember 2016, Menteri Pertanian dan Panglima TNI, membuat kesepakatan kerjasama untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan pertanian tahun 2016 dan 2017. Program kerjasama ini bagian dari program percetakan sawah baru.

Ombudsman RI pernah mempermasalahkan keterlibatan TNI dalam program ini, alasannya tidak ada dukungan regulasi yang patut, hanya berdasarkan Nota Kesepahaman. Semestinya harus ada keputusan politik presiden, namun SK dimaksud belum diterbitkan. Pelibatan TNI juga tidak sesuai dengan peran dan fungsi sebagai penjaga keamanan utama negara. Ombudsman juga menduga program percetakan sawah baru tidak dilakukan dengan kajian yang baik. (fat)